Tata Cara Mendirikan Badan Usaha di Indonesia: PT, CV, Firma, dan Yayasan

By


---


# Tata Cara Mendirikan Badan Usaha di Indonesia: PT, CV, Firma, dan Yayasan


## Pendahuluan


Bagi kamu yang ingin serius berbisnis, penting untuk memilih bentuk **badan usaha** yang sesuai. Di Indonesia ada beberapa pilihan, mulai dari **PT, CV, Firma, hingga Yayasan**. Setiap jenis punya aturan hukum, kelebihan, dan tata cara pendirian yang berbeda.


Artikel ini akan membahas prosedurnya secara ringkas dan mudah dipahami.


---


## 1. Perseroan Terbatas (PT)


**Dasar hukum**: UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT (jo. UU Cipta Kerja).


### Ciri-ciri


* Berbadan hukum.

* Modal terbagi atas saham.

* Pemilik hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor.


### Cara Mendirikan PT


1. Menentukan nama PT (cek di AHU Online).

2. Membuat akta pendirian melalui notaris.

3. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM.

4. Mengurus NPWP, NIB (Nomor Induk Berusaha), dan izin usaha di OSS.


---


## 2. Commanditaire Vennootschap (CV)


**Dasar hukum**: KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).


### Ciri-ciri


* Tidak berbadan hukum.

* Ada sekutu aktif (mengurus usaha) dan sekutu pasif (menyetor modal).


### Cara Mendirikan CV


1. Membuat akta pendirian di notaris.

2. Mendaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham.

3. Mengurus NPWP dan NIB.


---


## 3. Firma


**Dasar hukum**: KUHD.


### Ciri-ciri


* Dididirikan oleh dua orang atau lebih.

* Semua sekutu bertanggung jawab penuh dengan harta pribadi.


### Cara Mendirikan Firma


1. Akta pendirian di notaris.

2. Pendaftaran di SABU Kemenkumham.

3. Mengurus NPWP & NIB.


---


## 4. Yayasan


**Dasar hukum**: UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004.


### Ciri-ciri


* Berbadan hukum.

* Tidak bertujuan mencari keuntungan (non-profit).

* Cocok untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan.


### Cara Mendirikan Yayasan


1. Akta pendirian di notaris.

2. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM.

3. Mengurus NPWP, NIB, dan izin kegiatan (jika diperlukan).


---


## Perbandingan Singkat


| Bentuk Usaha | Status Hukum         | Tanggung Jawab                       | Cocok Untuk                            |

| ------------ | -------------------- | ------------------------------------ | -------------------------------------- |

| **PT**       | Berbadan hukum       | Terbatas pada modal                  | Usaha menengah-besar, butuh investor   |

| **CV**       | Tidak berbadan hukum | Sekutu aktif bertanggung jawab penuh | Usaha kecil-menengah, keluarga         |

| **Firma**    | Tidak berbadan hukum | Semua sekutu bertanggung jawab penuh | Usaha jasa kecil/menengah              |

| **Yayasan**  | Berbadan hukum       | Terpisah dari pendiri                | Kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan |


---


## Kesimpulan


* Kalau ingin bisnis skala besar & profesional → pilih **PT**.

* Kalau usaha masih kecil tapi ingin legal → pilih **CV**.

* Kalau usaha berbasis kepercayaan antar partner → bisa pilih **Firma**.

* Kalau tujuan sosial/non-profit → pilih **Yayasan**.


Dengan status badan usaha yang jelas, kegiatanmu akan lebih terlindungi secara hukum, mudah mendapat modal, dan dipercaya oleh mitra.


---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Panduan Membuat Surat Perjanjian yang Sah Secara Hukum di Indonesia

By
--- # Panduan Membuat Surat Perjanjian yang Sah Secara Hukum di Indonesia ## Pendahuluan Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kita membuat kesepakatan: meminjamkan uang, menyewa rumah, bekerja sama bisnis, atau membeli barang. Sayangnya, banyak orang hanya mengandalkan “percaya saja” tanpa membuat **surat perjanjian tertulis**. Padahal, jika terjadi perselisihan, **surat perjanjian bisa jadi bukti kuat di pengadilan**. Nah, agar perjanjian tidak dianggap batal atau cacat hukum, kita perlu memahami **syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata** dan bagaimana menyusunnya. --- ## Dasar Hukum Perjanjian Aturan utama perjanjian ada di **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 – 1351**. Menurut **Pasal 1320 KUHPerdata**, perjanjian sah jika memenuhi 4 syarat: 1. **Sepakat** → Kedua pihak setuju tanpa paksaan. 2. **Cakap hukum** → Para pihak dewasa & berakal sehat (minimal 21 tahun atau sudah menikah). 3. **Hal tertentu** → Objek perjanjian jelas (uang, barang, jasa). ...
Read more

Apa yang Harus Dilakukan Jika Ditagih Debt Collector?

By
--- # Apa yang Harus Dilakukan Jika Ditagih Debt Collector? ## Pendahuluan Banyak orang merasa takut saat didatangi **debt collector** (penagih utang). Padahal, tidak semua cara penagihan itu sah secara hukum. Kamu tetap punya **hak** yang harus dihormati, dan ada juga **kewajiban** yang perlu dipenuhi. Artikel ini akan membahas: 1. Apa itu debt collector dan dasar hukumnya. 2. Hak dan kewajiban debitur (peminjam). 3. Aturan OJK dan BI tentang cara penagihan. 4. Langkah yang bisa dilakukan jika ditagih. --- ## Siapa Itu Debt Collector? Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh **bank/leasing/fintech** untuk menagih utang dari debitur yang menunggak. **Dasar hukum:** * POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. * Surat Edaran BI No. 14/17/DASP (2012). --- ## Hak Debitur Saat Ditagih ✅ Berhak diperlakukan secara manusiawi (tanpa kekerasan atau ancaman). ✅ Berhak meminta **surat kuasa penagihan resmi** dari perusahaan. ✅ Berhak menolak jika p...
Read more

Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Jalur Non-Litigasi & Litigasi

By
--- # Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia: Jalur Non-Litigasi & Litigasi ## Pendahuluan Sengketa tanah masih sering terjadi di Indonesia. Penyebabnya beragam: tumpang tindih sertifikat, warisan yang belum dibagi, penyerobotan lahan, hingga masalah jual beli yang tidak jelas. Karena tanah nilainya tinggi dan menyangkut kepentingan banyak pihak, pemerintah menyediakan **jalur penyelesaian sengketa** baik di luar pengadilan (**non-litigasi**) maupun melalui pengadilan (**litigasi**). Artikel ini akan membahas **jenis sengketa tanah, jalur penyelesaian, hingga contoh kasus nyata**. --- ## Jenis Sengketa Tanah yang Sering Terjadi 1. **Sertifikat ganda** – tanah didaftarkan lebih dari sekali sehingga ada dua sertifikat atas satu bidang tanah. 2. **Sengketa warisan** – ahli waris berselisih soal pembagian tanah. 3. **Penyerobotan tanah** – ada pihak yang menduduki tanah tanpa hak. 4. **Jual beli tidak sah** – transaksi tanpa akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). 5. **Batas t...
Read more